Profil Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

 

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan  yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi penduduk.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu 2014-2016 telah terjadi berbagai perubahan strategis. Terjadinya perubahan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dengan diterbitkannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara prinsip mengatur eksistensi pengawasan ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi.

Dengan terbitnya Undang-Undang di atas maka terjadinya perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar berganti menjadi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Dengan terjadinya perubahan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan maka terjadinya perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan yang berimplikasi pada perubahan nomenklaktur Dinas dan bidang kerja. Dinas Tenaga Kerja berganti nama menjadi Dinas Ketenagakerjaan,  Bidang Perencanaan, Perluasan & Penempatan Tenaga Kerja berganti nama menjadi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kerja menjadi Bidang Pelatihan Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Kesejahteraan menjadi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sedangkan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi sehingga Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan.

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dimana Dinas Ketenagakerjaan masuk dalam kategori dinas type A dan dianggap sangat perlunya menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten maka di bentuk bidang baru yaitu Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
  2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Makassar nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja;
  2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
  3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan BidangPelatihan Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan  Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  4. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK)dinas;
  5. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
  6. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
  7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
  8. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
  9. Melaksanakan pelatihan berdasarkanunit kompetensi.
  10. Melaksanakan pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.
  11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
  12. Melaksanakan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
  13. Melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja;
  14. Melaksanakan pelayanan antar kerja;
  15. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
  16. Pengelolaan informasi pasar kerja;
  17. Perlindungan TKI di luar negeri (pra   dan   purna penempatan);
  18. Penerbitan perpanjangan IMTA;
  19. Memfasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  20. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
  21. Melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
  22. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  23. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  24. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
  25. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  26. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  27. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada wali kota melelaui sekretaris Daerah;
  28. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh wali kota.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

               



   

Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar secara jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik, baik dalam upaya mewujudkan Visi Kota Makassar Tahun 2014-2019 yaitu “Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua,  maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka visi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 5 (lima) tahun ke depan adalah:

“Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing,
Harmonis dan Sejahtera
untuk Semua

Sebagaimana terjadinya perubahan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dengan diterbitkannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah, yang secara prinsip mengatur eksistensi pengawasan ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi.

Pada Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019 upaya  pencapaian visi tersebut diimplementasikan melalui misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja yang didukung oleh sistem pelatihan kerja sehingga terwujud tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing.
  2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
  3. Terwujudnya kepastian hukum dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dengan terjadinya perubahan eksistensi pengawasan ketenagakerjaan dimana Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi maka misi ke 3 yang merupakan penjabaran dari pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan untuk diimplementasikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Sesuai Peraturan Wali Kota Makassar No. 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan maka dirumuskan perwujudan 3 misi sebagai upaya mendefinisikan cara untuk mewujudkan visi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi dan Memperluas Peluang serta Kesempatan Kerja melalui Pemberdayaan Usaha Mandiri ;
    Misi ini mencakup upaya dalam memberikan penempatan tenaga kerja, peluang dan pemerataan kesempatan kerja, perluasan lapangan kerja, mengintegrasikan sistem/jejaring informasi pasar kerja yang efektif, pemberdayaan usaha mandiri, pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat, mengembangkan dan memelihara jiwa kewirausahaan. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “ketenagakerjaan yang Mandiri dan Sejahtera”.
  1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Pelatihan Kerja yang Berbasis Kompetensi dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja ;
    Misi ini mencakup upaya dalam memberikan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, pemagangan, peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerja,. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “tenaga kerja yang berdaya saing”
  1. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, Berkeadilan, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan ;
    Misi ini mencakup upaya dalam  hal menciptakan suasana dan etika kerja yang kondusif dan saling menunjang antar pengusaha dan pekerja dengan meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban yang dilandasi dengan hubungan Industrial. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “ketenagakerjaan harmonis dan sejahtera”

DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

  • Sejarah
  • Dasar Hukum